Top sistem coretax Secrets

Selain memperbanyak layanan yang dapat diakses secara on the net, DJP juga memperbanyak layanan yang akan diproses secara otomatis oleh sistem tanpa melalui penelitian oleh petugas pajak.

Sayangnya, issue utamanya justru pada sistem aplikasi yang belum sepenuhnya lulus uji pengguna, sehingga banyak wajib pajak yang mengeluhkan kendala teknis, seperti fitur-fitur Coretax yang tak bisa diakses.

Dengan adanya pembaruan digitalisasi perpajakan ini, DJP berupaya untuk memberikan transformasi administrasi perpajakan Indonesia, meliputi:

Persoalannya, sering wajib pajak juga tidak mengetahui atau mengingat EFIN sehingga pengaturan ulang kata sandi akhirnya berujung pada kunjungan ke kantor pajak atau setidaknya menghubungi DJP melalui kanal layanan lupa EFIN untuk menanyakan kembali nomor EFIN.

Dengan dukungan semua pihak, CTAS berpotensi menjadi tonggak penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berdaya saing di era digital ini.

Selain itu tujuan lainnya dibangun coretax program adalah membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan negara.

Beberapa perubahan dapat langsung diproses oleh sistem dan beberapa lainnya masih membutuhkan penelitian.

Terima kasih sudah membaca artikel ini sampai selesai! Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di artikel menarik lainnya. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website kami untuk mendapatkan update informasi perpajakan terbaru ya!

Dengan sistem pajak electronic ini, pemerintah berupaya menyediakan administrasi pajak yang lebih terstruktur dan mudah diaudit.

Menu ini memberikan informasi kompensasi pajak untuk berbagai jenis pajak, seperti PPN dan PPh, sehingga wajib pajak dapat memantau hak mereka secara transparan.

aplikasi Coretax DJP menjelang implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan coretax pajak atau coretax administration program

Menu ini terdiri dari eleven submenu yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola berbagai dokumen dan informasi terkait, antara lain:

Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan facts, details analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.

"Ini semuanya sedang dilakukan, namun ini tidak hanya membangun IT sistem dan databases saja, namun juga mengubah organisasi dari DJP, perbaikan kualitas SDM, melakukan edukasi kepada wajib pajak, dan mengubah berbagai regulasi serta SOP atau dari sisi bisnis design untuk bisa menciptakan kemudahan tersebut, kami juga memperkecil jumlah aplikasinya sehingga bisa menyederhanakan proses," ungkapnya.